Wabup Janji Pantau Langsung PNPM-MP

RANGKASBITUNG – Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan harus mampu dioptimalkan agar mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Program ini dibuat untuk melahirkan sektor-sektor usaha yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan sistem padat karya.
“Saya tak ingin, program ini (PNPM-red) terbuang percuma, khususnya di Kabupaten Lebak. Dinas terkait, harus pro-aktif mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai, dana yang demikian besar tidak menghasilkan apa-apa,” ujar Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, ditemui di Aula Setda Lebak sebelum berangkat ke Serang, Selasa (7/4) pagi.Diakui Amir, dana yang digulirkan di Lebak lumayan besar, yakni mencapai Rp 65 miliar yang terdiri dari Rp 52 miliar dari APBN dan Rp 13 miliar dari APBD Lebak. Karenanya, kata Amir, dana ini harus dimaksimalkan sesuai peruntukannya. Apalagi, Pemkab Lebak sedang giat-giatnya melakukan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Saat ini, saya dan Pak Bupati sedang menggalakkan program pemberdayaan masyarakat. Pak Bupati sangat konsen dengan program yang satu ini. Harapan beliau, perekonomian warga Lebak akan terangkat bila dilakukan pemberdayaan secara merata,” lanjut Amir.
Amir juga mengaku sudah membahas masalah ini dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Masyarakat, dan Pemerintahan Desa. Bahkan, data pengangguran yang ada di seluruh Lebak sudah ia serahkan ke badan yang dipimpin Azibulwatoni ini.
“Saya dan Pak Bupati sudah wanti-wanti agar Pak Azi (Azibulwatoni-red) memaksimalkan PNPM. Kita harus sadar bahwa warga Lebak memang masih membutuhkan anggaran ini. Dan salah satu bentuk dukungan Pak Bupati, Pemkab Lebak bersedia mengeluarkan dana pendamping hingga Rp 13 miliar,” tegas Amir.
Amir juga berjanji akan terjun langsung memantau program ini. Caranya, dia akan berkunjung ke desa-desa untuk mengetahui secara jelas, digunakan apa saja dana PNPM. “Saya akan terjun langsung melakukan pemantauan,” ujar Amir Hamzah.
Ungkapan senada dilontarkan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak Tb Azis Munawar. Kata Azis, program ini memang harus melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan demikian, azas partisipasi dari masyarakat akan membaik.
“Kami juga akan ikut melakukan pengawasan. Bukan saja dari unsur transparansinya, tapi juga akan melihat sejauh mana partispasi warga,” ungkap Azis. (jas)